721 Koperasi Terima Bantuan Kemenkop

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM pada program kerja 2013 mengalokasikan bantuan sosial kepada 712 koperasi untuk mengembangkan program pasar taradisional, penataan pedagang kaki lima, UKM Mart, dan fasilitasi pameran.

Neddy Rafinaldy Halim, Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, mengemukakan pengembangan berbagai program tersebut dipercayakan kepada koperasi yang telah berbadan hukum koperasi.

”Seluruh program tersebut dilaksanakan memalui bantuan sosial, dan koperasi sebagai koordinasi akan menerima dana tersebut seutuhnya tanpa dikenakan biaya,” ujarnya pada Rapat Koordinasi Nasional  (Rakornas) Kementerian Koperasi dan UKM di Hotel Mercure, Jakarta Utara, Selasa (18/12).

Jumlah pasar tradisional yang akan dikembangkan instansi tesebut mencapai 380 unit, dan biaya masing-masing maksimal Rp1 miliar. Pembangunan atau revitaliasi pasar tradisional diprioritaskan di daerah tertinggal atau perbatasan maupun regular.

Adapun bantuan sosial untuk program penataan pedagang kaki lima (PKL) diberbagi daerah diperkirakan mencapai 92 titik untuk menampung sekitar 4.625 pedagang. Bantuan sosial yang dialokasikan kepada setiap PKL sebesar Rp7,5 juta.

Menurut Neddy, 260 koperasi lainnya akan mendapat bantuan sosial untuk pengembangan toko ritel modern atau UKM Mart. Sesuai pendataan yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM, ke-260 koperasi tersebut layak mengembangkan UKM Mart.

Sesuai persyaratan menerima bantuan sosial, koperasi yang ingin meningkatkan statusnya menjadi UKM Mart telah memiliki status pengelola warung serba ada (Waserda). Syarat tersebut ternyata sudah banyak dimiliki koperasi-koperasi.

Asisten Deputi Urusan Sarana dan Prasarana Kementerian Koperasi dan UKM, Nyak Ubin, mengatakan selain memberi bantuan sosial bagi pengembangan prigram pasar tradisional, penataan PKL, dan UKM Mart, masih ada satu program lainnya, yakni fasilitasi pameran di dalam dan luar negeri.

”Di dalam negeri ada dua pameran, yakni pameran tematik maupun umum. Jumlah pameran tematik sebanyak 4 event,  sedangkan pameran umum sebanyak 30 kali. Semuanya akan melibatkan pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah,” ujarnya.

Koperasi yang bisa menerima dana bantuan sosial bisa berstatus loperasi primer, koperasi karyawan maupun koperasi fungsional. Selain itu memiliki perangkat organisasi dan daftar anggota penerima manfaat langsung bantuan itu.

(***)

Sumber : Bisnis

Read more »

Kemenkop UKM Lakukan Pendampingan Wawasan dan Pembiayaan Wirausaha Muda

JAKARTA – Pemerintah jadikan momentum tiga tahun Gerakan Kewirausahaan Nasional pada 2013 sebagai optimalisasi penciptaan entrepreneurs dari dua strata pendidikan, yakni dari alumnus SSM dan perguruan tinggi.

Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan mengatakan peringatan tiga tahun Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) tidak hanya sebagai ajang seremonial. Lebih dari itu dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana sosialisasi.

”Pemerintah akan mengupayakan peningkatan wirausahawan baru dari generasi muda. Khususnya kelompok lulusan SMA maupun perguruan tinggi,” katanya, seperti dikutip, Sabtu (8/12/2012).

Target peningkatan wirausaha dari kelompok pendidikan tersebut dikedepankan, karena jumlah alumninya setiap tahun cukup besar, namun kurang mendapat posisi pekerjaan sesuai dengan disiplin ilmu mereka.

Menurut dia, alumni SMA yang belum mendapat pekerjaan setiap tahun tercatat sekitar 2 juta orang. Kemudian alumni perguruan tinggi yang juga memiliki nasib serupa jumlahnya mencapai sekitar 492.000 orang.

Melalui pola pendampingan peningkatan wawasan kewirausahaan serta pendampingan pembiayaan yang dipersiapkan Kementerian Koperasi dan UKM, Sjarifuddin Hasan optimistis mereka bisa memenuhi keinginan pemerintah.

Keinginan tersebut adalah menjadikan mereka sebagai job creator atau pencipta lapangan kerja bagi pemuda lain yang belum beruntung mendapatkan pekerjaan. Bertambahnya wirausahawan tersebut, meringankan tugas pemerintah mengikis angka pengangguran.

Apabila pemerintah focus pada dua segmen itu meningkatkan wirausaha, maka semakin mempercepat proses pencapaian jumlah wirausaha nasional ke posisi ideal, yakni 2% dari jumlah atau populasi penduduk. Saat ini statistiknya baru mencapai 1,56%.

Pada tahun depan, katanya, pemerintah menargetkan yerjadi pertumbuhan sekitar 1 juta wirausaha baru dari alumnus strata pendidikan SMA dan perguruan tinggi. “Jika konsentrasi pada program itu, target pasti bisa tercapai.”

Sumber :  Suara Pengusaha
 

Read more »

Desa Karangbrai Dapat Bantuan Dari Bank Indonesia

PEMALANG – Kelompok tani desa Karangbrai kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang tergabung dalam gapoktan “TUNGGUL MAKMUR”, Kamis (8/12) menerima bantuan 3 unit traktor tangan dari Bank Indonesia Tegal. Acara penyerahan secara simbolis tersebut dilaksanakan di balai desa Karangbrai, yang dihadiri langsung oleh Bupati Pemalang H. Junaedi, SH, MM, Deputi Bank Indonesia Tegal Yoni Depari, dinas terkait dan Muspika Bodeh.

Dalam sambutannya, Yoni mengatakan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) ini memang dilaksanakan untuk menunjang ketahanan pangan khususnya di wilayah kabupaten Pemalang. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang bukan kali ini saja dilaksanakan, tapi sudah beberapa kali. Selain menyerahkan bantuan 3 unit traktor, sebelumnya Bank Indonesia Tegal juga menyerahkan bantuan 6 unit pompa air.

Bantuan juga diserahkan untuk pengembangan ternak ayam buras di desa Bulu dan desa Kendalrejo kecamatan Petarukan. Yoni juga mengatakan bahwa dalam 10 tahun terakhir di kabupaten Pemalang luas lahan pertanian relatif tetap tidak berkurang, dibanding kabupaten lain di wilayah Jawa Tengah.

Bupati Pemalang H. Junaedi, SH, MM mengatakan bahwa kepedulian Bank Indonesia Tegal dalam ketahanan pangan di kabupaten Pemalang patut diberikan apresiasi. Ini tertuang di dalam MOU antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Bank Indonesnia Tegal mengenai bantuan sosial pembanguna ketahan pangan di kabupaten Pemalang.

Lebih lanjut bupati Pemalang mengatakan, langkah BI memberikan bantuan di desa Karangbrai harus disertai keseriusan masyarakat penerima manfaat dengan bekerja keras, agar bisa meningkatkan produksi pertanian khususnya hasil panen agar lebih baik. Bupati juga berpesan bantuan yang sudah diterima agar dapat dipergunakan secara maksimal, termasuk dalam perawatannya.

Dalam Acara penyerahan bantuan tersebut, Deputi Bank Indonesia Tegal, Yoni depari secara simbolis menyerahkan kepada Bupati Pemalang H. Junaedi, SH, MM yang kemudian langsung diterimakan kepada Ketua Gapoktan Tunggul Makmur desa Karangbrai kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

Kepala Desa Karangbrai Casriyah, mengatakan bahwa apa yang diperoleh desa Karangbrai saat ini, adalah hasil dari kerja keras masyarakat, kedepan hasilnya juga untuk kepentingan masyarakat. Jadi bukan untuk kepentingan kepala desa ataupun kelompak tani desa Karanggrai.

Sumber :  Warta Pantura

Read more »

Pemalang Bussiness Summit & Expo Dibuka

PEMALANG - Pemalang Bussines Summit dan Expo sebagai sarana memperkenalkan potensi daerah Kabupaten Pemalang kepada calon investor hari ini, Senin (5/11/2012) secara resmi di buka Wakil Bupati Mukti Agung Wibowo, ST mewakili Bupati Pemalang.

Bupati Pemalang H. Junaedi, SH, MM dalam kata sambutan yang dibacakan Wakil Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, ST mengajak calon investor, untuk mengenal lebih dekat berbagai potensi yang ada di Kabupaten Pemalang.

“Kami silahkan kepada bapak dan ibu untuk berinteraksi langsung dengan para pengusaha lokal yang telah mengembangkan potensi – potensi yang ada, untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang potensi yang diminati”. Kata Bupati.

Dikatakan, setelah mengenal dengan baik potensi – potensi yang dimiliki Kabupaten Pemalang, para calon investor akan segera tertari untuk menindaklanjutinya dengan berinvestasi di Kabupaten Pemalang. Dan guna mendukung hal tersebut pihaknya siap memberikan kemudahan – kemudahan, fasilitas dan pelayanan prima bagi setiap calon investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Pemalang.

Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang, Ir. Mohamad Arifin, M.Si, selaku panitia penyelenggara, menjelaskan, Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi para pelaku usaha UMKM yang akan bekerjasama dengan para calon investor, selain itu, kegiatan yang menurut rencana akan berlangsung selama tiga hari, yakni mulai 5 November hingga 7 November 2012 tersebut, juga bertujuan sebagai sarana memperkenalkan potensi daerah Kabupaten Pemalang kepada para calon investor.

Sedangkan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut, menurut Arifin, ada 12 calon investor baik berasal dari luar maupun dalam Kabupaten Pemalang dan 20 pelaku usaha di Kabupaten Pemalang.

Dengan dibukanya Pemalang Bussines Summit dan Expo ini, diharapkan memperoleh informasi yang positif tentang potensi Kabupaten Pemalang bagi para calon investor, terjalin komunikasi antara calon investor dan pelaku usaha UMKM di Kabupaten Pemalang, dan terjadinya kesepakatan usaha antara Pemkab Pemalang dengan calon investor, serta antara pelaku usaha di Kabupaten Pemalang dengan para calon investor.

Pembukaan ditandai dengan pelepasan balon ke udara dilanjutkan dengan pengguntingan untaian melati oleh Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Pemalang Ati Mukti Agung Wibowo, di gedung Serba Guna Jl. Jenderal Sudirman Pemalang.

Sumber :  Situs Pemerintah Kabupaten Pemalang

Read more »

Produk UKM Perlu Branding Agar Tak Dicaplok Negara Lain

Kementerian Koperasi dan UKM  bersama dengan Pemda membuat brand sebelum diekspor.

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM menemukan banyak produk Indonesia yang telah diubah menjadi produk lain. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya Kementerian Koperasi dan UKM, I Wayan Dipta, Rabu (31/10).

Menurut dia, banyaknya produk yang telah berganti menjadi produk negara lain karena kesadaran membangun produk unggulan di kalangan Usaha Kecil Menengah (UKM) masih rendah. Mereka rela menjual murah produknya ke negara lain dengan membiarkan merek label dari negara tersebut.

“Di Bojonegero saya temukan produk kerajinan kayu, kayunya bagus. Mungkin karena butuh duit lalu dijual,” kata Dipta.

Karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM  bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) membuat brand sebelum diekspor.

Sumber :  Jaring News

Read more »

Kemenkop Berharap OVOP Jadi Gerakan Nasional

Oleh karena itu, kami menilai OVOP layak menjadi gerakan nasional

JAKARTA – Kementerian Koperasi dan UKM berharap program One Village One Product (OVOP) menjadi gerakan nasional di seluruh Indonesia.

“Kami berharap ke depan akan tumbuh kesadaran yang lebih luas lagi di daerah dan menjadi suatu gerakan nasional di seluruh Indonesia dalam pengembangan produk unggulan desa dengan pendekatan OVOP,” kata Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Kementerian Koperasi dan UKM, I Wayan Dipta, di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, program OVOP terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai tempat di Indonesia melalui pengembangan produk unggulan desanya.

Sejumlah daerah yang telah mengembangkan program produk unggulan desa yang dinilainya sukses adalah Kintamani, Bali, dan Lampung dengan kopi luwak, Kulonprogo DIY dengan gula merah, Bantul DIY dengan gerabah, Tasik Malaya dan Bukittinggi dengan kerajinan bordir, Pacitan dengan batik tulis, Sintang dan Bangka Belitung dengan kerajinan tenun.

“Oleh karena itu, kami menilai OVOP layak menjadi gerakan nasional,” katanya.

Pihaknya belum lama ini melaksanakan Temu Nasional berbagai pemangku kepentingan untuk menyinergikan dan menyinkronisasikan program dan kegiatan dalam pengembangan produk unggulan desa dengan pendekatan OVOP.

“Pada kesempatan yang sama kami juga memperkenalkan berbagai produk unggulan desa yang sudah dan akan difasilitasi dalam program OVOP,” katanya.

Wayan menambahkan, pihaknya akan terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam pengembangan OVOP terutama yang memiliki basis koperasi di berbagai daerah.

Menurut dia, OVOP terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sehingga mampu menekan arus urbanisasi.

Pihaknya bahkan sempat mendatangkan ahli OVOP dari Jepang dan Taiwan di antaranya Director of International Affairs Office SME Agency METI Japan, Hiromichi Moriyama, sebagai nara sumber bagi pelaku OVOP di Tanah Air.

Ke depan Wayan menargetkan semua desa di seluruh Indonesia mengembangkan produk unggulan desanya masing-masing melalui konsep OVOP dengan pendekatan koperasi.

OVOP juga dinilainya potensial mempercepat proses transformasi teknologi dari kota ke desa sehingga arus urbanisasi bisa ditekan.

“Untuk mencapai target semua desa kembangkan produk unggulan daerah, maka upaya ini harus menjadi program nasional,” katanya.

Ia berpendapat, program itu harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai daerah.

Koordinasi dan sinergi yang baik, katanya, akan mampu menghasilkan dan mengangkat produk unggulan desa sekaligus memperbaiki kehidupan rakyat banyak.

“Pada sisi lain saya melihat bahwa pengembangan produk unggulan desa akan mendorong perkembangan sektor lain di antaranya sektor pariwisata,” katanya.

Sumber :  Antara News

Read more »

Berdayakan UMKM Melalui Pemanfaatan Zakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong masyarakat miskin menjadi pelaku usaha atau wirausaha pemula sudah banyak. Namun, keberadaan program tersebut dari segi jumlah kurang memadai karena belum sebanding dengan kapasitas kebutuhan yang ada di masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu usaha yang perlu dilakukan adalah mencari sumber-sumber pendanaan masyaraat. Salah satu peluangnya berasal dari dana ZISWAF (zakat, infaq, sadaqah dan wakaf) yang potensinya sangat besar.

Berdasarkan data Asian Development Bank (ADB) pada 2011, potensi zakat di Indonesia mencapai 100 triliun rupiah dan wakaf 3 triliun rupiah. Dengan nilai yang sangat besar itu, pengumpulan dan pendayagunaan ZISWAF merupakan potensi pendanaan strategis dalam pemberdayaan masyarakat miskin untuk berusaha.

Berdasarkan Perauran Menteri Koperasi dan UKM Nomor 91/2004 tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KKS/UJKS) Koperasi dapat menjalankan kegiatan pembiayaannya (tamwil), juga dapat menjalankan kegiatannya maalnya, yaitu menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sadaqah, termasuk wakaf. Nah, aturan itu tentunya merupakan aspirasi dari masyarakat, khususnya para pelaku Baitul Maal wat Tamwil yang ingin mengembangkan kegiatan maal pada koperasi syariah.

Menurut Deputi Biadang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Pariaman Sinaga, KJKS/UJKS Koperasi memiliki peran strategis dalam perluasan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Bentuk konkretnya pada pengembangan baitul maal dengan memanfaatkan optimalisasi ZISWAF. Melalyui kegiatan Baitul Maal, KJKS/UJKS Koperasi dapat berfungsi sebagai lembaga sosial. Dan melalui kegitan Baitul Tamwil dapat berfungsi sebagai lembaga bisnis yang profit oriented dengan konsep syariah (bagi hasil).

Untuk mewujudkan hal itu, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan kerja sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional Yayasan Dompet Dhuafa Republika dan Yayasan Baitul Maal Muamalat tentang Optimalisasi Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat untuk pemberdayaan usaha mikro melalui KJSK/UJKS Koperasi.

Melalui kerja sama tersebut, diharapkan KJKS/UJKS Koperasi memiliki legalitas dan peran yang lebih leluasa dalam pengelolaan zakat untuk pemberdayaan umat dengam membentuk unit Pengelola Zakat/Mitra Pengelola Zakat (UPZ/MPZ).

Pada tahun lalu, Kementerian Koperasi dan UKM bersama LAZNAS Domper Dhuafa dan Baitul Maal Muamalat (BMM) telah menyiapkan 111 KJKS/UJKS Koperasi sebagai unit pengelola Zakat/Mitra Pengelola Zakat.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu para pengusaha mikro pemula, termasuk mustahik (orang yang berhak menerima zakat), dalam mengembangkan usahanya. Sampai saat ini, sedikitnya 51 KJKS/UJKS Koperasi telah mengajukan kerja sama dengan BMM untuk menjadi MPZ.

Lebih Produktif

Direktur Eksekutif Baitulmaal Muamalat Isnaini Mufti Aziz menambahkan upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mustahik, melalui penyaluran dana zakat untuk keperluan dana-dana yang lebih bersifat produktif.

Sementara itu, Direktur Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Prima Hadi Putra mengatakan potensi zakat di Indonesia mencapai sekitar 19,3 triliun rupiah (data Pusat Studi dan Bahasa UIN Syarif Hidayatullah tahun 2005), sementara yang baru tergarap hanya 7 persen. “Dengan angka itu, maka pengumpulan dan pendayagunaan ZISWAF merupakan potensi pendanaan yang sangat strategis untuk pemberdayaan masyarakat yang tidak mampu,” katanya.

Sumber: Koran Jakarta

Read more »